UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: kontrak dan ijazah pelamar

Kontrak kerja yang kamu tandatangani bulan ini sudah diatur undang-undang baru. UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR pada 6 Oktober 2026, diundangkan 28 Oktober 2026, dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Artinya bukan lagi rencana. Kalau kamu sedang melamar kerja di pabrik, toko, atau kantor di Nganjuk dan Kediri, ada beberapa pasal yang langsung kepakai sejak tahap wawancara.
Artikel ini tidak membahas seluruh 313 pasalnya. Saya ambil bagian yang paling sering bersinggungan dengan pelamar: kontrak, ijazah, magang, lowongan palsu, dan pesangon. Tiap poin saya tulis berikut asal beritanya, supaya kamu bisa cek sendiri.
Ringkasan: apa yang berubah untuk pelamar
Tabel di bawah dibuat untuk dibaca cepat. Penjelasan tiap baris ada di bagian sesudahnya.
| Topik | Aturan di UU 27/2026 | Yang bisa kamu lakukan |
|---|---|---|
| Masa kontrak (PKWT) | Paling lama 2 tahun, perpanjang maksimal 2 kali @ 1 tahun, total 4 tahun (Pasal 82) | Hitung tanggal mulai dan tanggal berakhir di surat kontrak |
| Masa percobaan di kontrak | Dilarang, klausulnya batal demi hukum | Waspada kalau kontrak 1 tahun tapi ada “percobaan 3 bulan” |
| Bentuk kontrak | Wajib tertulis, bahasa Indonesia (Pasal 85: tidak tertulis berubah jadi PKWTT) | Minta salinan, jangan cuma janji lisan |
| Ijazah dan dokumen pribadi | Tidak boleh disyaratkan atau ditahan sebagai jaminan (Pasal 78 ayat 1) | Serahkan fotokopi, bukan asli |
| Magang | Maksimal 6 bulan, ada uang saku, K3, JKK, JKM, sertifikat | Tanyakan uang saku dan BPJS sebelum setuju |
| Lowongan fiktif dan percaloan | Kewajiban pelaporan lowongan diperkuat | Tetap curiga kalau diminta uang di depan |
| Pesangon | Pengali 0,5 kali tidak dipakai lagi, minimal 1 kali | Belum bisa dihitung, aturan turunan belum keluar |
Kontrak: batas 4 tahun, dan tidak boleh ada masa percobaan
Ini bagian yang paling terasa untuk pelamar pabrik dan retail. Dulu, lewat PP 35 Tahun 2021, kontrak berbasis jangka waktu boleh sampai lima tahun. Sekarang Pasal 82 UU 27/2026 mengatur kontrak awal paling lama dua tahun, bisa diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Jadi puncaknya empat tahun.
Empat tahun itu batas atas. Bukan berarti perusahaan wajib memberi sampai segitu, dan bukan berarti kamu otomatis diangkat tetap setelahnya. Yang pasti, perusahaan tidak bisa lagi menyambung kontrak tanpa ujung.
Lima hal yang bisa kamu cek di lembar kontrak
- Tertulis dan berbahasa Indonesia. Kalau dibuat dua bahasa dan penafsirannya beda, yang berlaku versi Indonesia. Kontrak yang tidak dibuat tertulis demi hukum dianggap perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), alias karyawan tetap.
- Tidak ada masa percobaan. Perusahaan dilarang mensyaratkan masa percobaan di PKWT. Kalau tetap tercantum, klausul itu batal dan masa kerjamu tetap dihitung dari hari pertama.
- Jenis pekerjaannya cocok. PKWT hanya untuk pekerjaan sekali selesai atau sementara, pekerjaan yang perkiraan selesainya jelas, pekerjaan musiman, produk atau kegiatan baru yang masih percobaan, dan pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Pekerjaan yang sifatnya tetap tidak boleh dikontrak. Kalau tidak memenuhi, kontrak berubah jadi PKWTT.
- Dicatatkan. Pemberi kerja wajib mencatatkan PKWT ke pemerintah paling lambat tiga hari kerja sejak ditandatangani. Perjanjian yang sudah dicatatkan bisa diakses pekerja dan pengawas ketenagakerjaan.
- Ada pemberitahuan perpanjangan. Kalau mau memperpanjang, perusahaan wajib memberi tahu tertulis paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir.
Ada juga uang kompensasi saat kontrak berakhir sesuai ketentuan, besarnya mempertimbangkan masa kerja. Angka persisnya belum saya temukan di sumber yang bisa saya verifikasi, jadi tidak saya tulis. Kalau salah satu pihak mengakhiri kontrak sebelum waktunya, ganti ruginya sebesar upah sampai batas akhir kontrak.
Bagaimana kalau kamu ingin keluar sebelum kontrak habis? Ingat aturan ganti rugi di atas, lalu baca penjelasan terpisah tentang cara berhenti dari pekerjaan kontrak. Sedang mencari posisi kontrak? Lihat dulu daftar lowongan kerja kontrak.
Ijazah asli tidak boleh jadi jaminan
Praktik “ijazah asli dititip dulu” masih sering muncul di lowongan, terutama usaha kecil. Pasal 78 ayat (1) menyebut pemberi kerja dilarang mensyaratkan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja, dan dilarang menahannya sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Pasal 50 ayat (1) huruf b melarang hal yang sama untuk pelaksana penempatan tenaga kerja, misalnya agen penyalur, terhadap pencari kerja.
Satu pengecualian ada di Pasal 78 ayat (2): ijazah atau sertifikat yang kamu peroleh dari pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan, kalau didasarkan pada perjanjian kerja tertulis dan untuk kepentingan yang dibenarkan hukum. Contohnya kamu dikirim kursus mahal oleh perusahaan, lalu ada perjanjian ikatan dinas yang tertulis. Ijazah SMA atau S1 milikmu sendiri tidak masuk pengecualian itu.
Praktisnya begini. Kalau HRD minta dokumen, kasih fotokopi atau salinan digital. Kalau mereka tetap minta yang asli untuk ditahan, itu sinyal yang layak dicatat: nama perusahaan, siapa yang minta, kapan. Saya sendiri akan menolak dan mencari lowongan lain. Untuk yang ijazahnya terbatas, kami punya kumpulan lowongan tanpa syarat ijazah yang bisa jadi alternatif.
Satu catatan jujur: sampai artikel ini ditulis, saya belum menemukan sumber yang menjelaskan sanksi khusus untuk penahanan ijazah. Pasal larangannya jelas, jalur penegakannya belum. Jadi jangan berharap satu laporan langsung membuat ijazah balik hari itu juga.
Magang: maksimal enam bulan dan ada haknya
Menaker Yassierli menyampaikan pada 8 Oktober 2026 bahwa pemagangan dibatasi maksimal enam bulan. Peserta berhak atas uang saku, pelindungan K3, kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta sertifikat pemagangan. Kutipannya cukup tegas: pemagangan bukan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga murah.
Buat kamu yang lulusan baru, ini berguna di negosiasi. Dua pertanyaan yang boleh diajukan saat ditawari magang:
- Berapa uang sakunya dan kapan dibayar?
- Apakah saya didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan selama magang?
Magang yang berlangsung setahun tanpa uang saku, dengan beban kerja seperti karyawan penuh, jelas tidak sejalan dengan semangat aturan ini. Saya belum melihat teks pasal yang mengatur rincian uang saku (misalnya nilai minimalnya), jadi untuk angka, tunggu aturan pelaksana. Cari peluangnya di halaman lowongan magang.
Lowongan fiktif dan percaloan
Menurut keterangan pemerintah yang dikutip ANTARA, pencari kerja mendapat akses informasi pasar kerja yang lebih terbuka, dan kewajiban pelaporan lowongan diperkuat untuk mencegah percaloan, penipuan, dan lowongan fiktif. Tujuannya bagus. Tapi pelaksanaannya bergantung pada sistem pelaporan dan pengawasan yang belum tentu langsung jalan di semua daerah.
Jadi jangan menurunkan kewaspadaan. Tanda-tanda lama tetap berlaku: diminta transfer uang “administrasi”, “seragam”, atau “pelatihan” sebelum kerja, kontak hanya lewat WhatsApp tanpa alamat kantor, atau gaji tidak masuk akal untuk posisi yang diiklankan. Bedah lengkapnya ada di artikel ciri-ciri penipuan lowongan kerja.
Pesangon dan dana cadangan: arahnya jelas, hitungannya belum
Menaker mengatakan skema pesangon dengan pengali 0,5 kali tidak lagi digunakan, dan pesangon sekurang-kurangnya memakai pengali satu kali. Nilai akhirnya tetap bergantung pada alasan PHK dan masa kerja. UU juga memuat dana cadangan pesangon supaya hak pekerja lebih pasti dibayar kalau perusahaan sedang bermasalah.
Pasal 228 menambahkan kewajiban semua pihak untuk berusaha mencegah PHK, dengan sepuluh langkah yang harus dicoba lebih dulu. Beberapa di antaranya: mengurangi lembur, mengurangi shift, mengurangi jam atau hari kerja, dan tidak memperpanjang PKWT yang sudah berakhir. Langkah terakhir itu patut diperhatikan oleh pekerja kontrak: kontrak yang tidak diperpanjang termasuk cara perusahaan menghindari PHK.
Mekanisme iuran dan pengelolaan dana cadangan, serta hubungannya dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, masih menunggu peraturan pelaksana. Jangan percaya siapa pun yang sudah menyebut angka pasti pesangon versi UU baru.
Outsourcing: ada pembatasan, tapi baca teks resminya
Dalam naskah yang dibawa ke paripurna, alih daya dibatasi pada jasa penunjang seperti kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan, jasa penunjang pertambangan dan perminyakan, serta angkutan pekerja. Media yang melaporkannya sendiri mengingatkan bahwa rincian harus dibaca ulang dari teks resmi yang diundangkan. Saya setuju dengan sikap itu, jadi poin ini saya tandai sebagai informasi awal.
Kalau kamu melamar lewat perusahaan penyedia tenaga kerja, tanyakan jenis pekerjaannya dan siapa yang menjadi pemberi kerja sesungguhnya. Pekerjaan inti produksi yang dititipkan ke vendor adalah hal yang paling mungkin dipermasalahkan setelah teks resminya dibedah.
Yang belum jelas
- Peraturan pelaksana. Peraturan turunan UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru, jadi akan ada masa tumpang tindih sampai aturan baru terbit.
- Nilai uang kompensasi PKWT dan besaran uang saku magang.
- Cara perusahaan kecil di daerah menyesuaikan kontrak lama. Kontrak yang sudah berjalan sebelum 28 Oktober 2026 diperlakukan bagaimana, saya belum menemukan penjelasannya.
- Sanksi praktis untuk penahanan ijazah, seperti saya sebut di atas.
Teks lengkap undang-undangnya bisa dibaca dan diunduh di JDIH Kemensetneg. Pemberitaan soal berlakunya dimuat ANTARA pada 9 November 2026. Kalau ada perubahan setelah tanggal itu, halaman resmi itulah yang jadi pegangan, bukan artikel ini.
Catatan buat pelamar di Nganjuk dan Kediri
Banyak pelamar di dua kabupaten ini masuk lewat kontrak, entah di pabrik, toko, atau usaha jasa. Karena itu urutan sederhana ini lebih berguna daripada hafal pasal:
- Sebelum tanda tangan, foto semua halaman kontrak dan minta satu salinan.
- Cari tiga angka: tanggal mulai, tanggal berakhir, dan upah pokok. Cocokkan upah pokok dengan UMK Nganjuk dan Kediri.
- Kalau ada klausul masa percobaan di kontrak PKWT, tanyakan dengan sopan dasarnya. Jangan langsung menuduh, bisa jadi HRD-nya memakai template lama.
- Serahkan fotokopi ijazah, jangan yang asli.
- Kalau ada yang janggal dan HRD tidak mau menjelaskan, mulai dari dinas tenaga kerja kabupaten atau kota setempat, lalu tanyakan jalur pengaduan lanjutannya.
Lowongan terbaru bisa dilihat di halaman loker Nganjuk dan loker Kediri. Sebelum melamar, bacalah syaratnya dengan teliti, terutama baris yang menyebut ijazah asli, uang jaminan, atau masa percobaan di kontrak.
Artikel ini ditulis berdasarkan pemberitaan sampai pertengahan November 2026. Aturan turunannya masih akan keluar, jadi beberapa angka bisa berubah.